JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)

Bali, BPTP Kepri berperan aktif mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Unit Kerja lingkup Balitbangtan serta pelaksanaan dan agenda Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, 2-3 Mei 2019, bertempat di Aula BPTP Bali.

Agenda bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala BPTP Bali, Dr. Drh. I Made Rai Yasa, MP. Selanjutnya Ir. Erlita Adriani, MBA, Kabag. Kerjasama, Hukum, Organisasi & Humas (KSHOH) Balitbangtan menyampaikan arahan diantaranya pesan dari Sekretaris Badan Litbang Pertanian bahwa BPTP sebagai UPT Kementan di daerah agar menjadi contoh yang baik bagi instansi lainnya. Seluruh pegawai harus dipastikan mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), agar dapat sinergi bersama menjadi lebih baik. Rencana aksi PMPRB 2019 telah disusun untuk meningkatkan capaian indeks RB dari BB (78,46) menuju A (>80-90).

Salah satu kegiatan prioritas RB pada tahun 2019 yaitu evaluasi SPP, sehingga melalui bimtek penyusunan SPP ditekankan kepada setiap BPTP untuk segera menyelesaikan penyusunan SPP dan segera melakukan public hearing. Bagi yang sudah juga dapat dilakukan evaluasi dan jika perlu dilakukan penyesuaian. Public hearing dapat dilakukan kembali jika diperlukan. Dasar hukum yang dijadikan referensi seputar SPP antara lain: UU 25 tahun 2009, PP 96 tahun 2012 dan Permentan 78 tahun 2012.

Ir. Achmad Subaidi, M.Si., Kepala Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Kabid. KSPHP BBP2TP), memberikan arahan terkait penilaian RB yang akan ditujukan mencapai target peningkatan “kelas” dari BB menjadi A, maka seluruh BPTP diupayakan menyelesaikan SPP dalam waktu dua pekan. Dengan demikian, segera lakukan public hearing dan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan aturan yang ada. Publikasikan kinerja secara lebih gencar, manfaatkan berbagai sarana yang telah disediakan diantaranya BPTP News yang telah dilaunching agar dapat disampaikan kepada masyarakat luas.

Umar Ibnu Alkhatab, S.Sos., M.Si., Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bali, menyampaikan bahwa secara umum semua lembaga saat ini berlomba memperbaiki standar pelayanan. Hal ini merupakan pertanda baik karena selama ini ada anggapan kalau berurusan dengan birokrat itu lamban. Bagaimana mengubah aparatur kita, kenapa selama ini aparatur kita lebih ingin dilayani, paradigma ini yang akan diubah. Mengubah cara pandang,  kebiasaan dan kwalitas pelayanan. Kalau kwalitas sudah baik, maka standar kita sudah bagus. Ombudsman berurusan dg perbaikan sikap aparatur, bukan penambahan/pengurangan jumlah aparatur. Jika ada prosedur yg terlalu rumit, JANGAN SEDIAKAN JALAN TIKUS, GANTI PROSEDURNYA!!! Saat inilah sudah & sedang terjadi momentum perbaikan, setiap lembaga berlomba utk memperbaiki standar pelayanan.

Drs. Nanang Suryana, MM, Kasubag. Reformasi Birokrasi & Sistem Pengendalian Internal Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, mengantarkan peserta pada teknis penyusunan SPP masing-masing BPTP. Evaluasi pelayanan publik yang sudah berjalan selama ini diantaranya menyimpulkan bahwa inovasi penting untuk meningkatkan pelayanan agar semakin efektif efisien. Selanjutnya dijelaskan secara teknis terkait penyusunan SPP diantaranya meliputi siklus penyusunan standar pelayanan, pembahasan rancangan dan seterusnya sesuai dengan Permentan 78 tahun 2012. Sesi diakhiri dengan diskusi, cukup banyak pertanyaan seputar berbagai kondisi BPTP yang berbeda-beda meski memiliki tugas dan fungsi yang sama. Selanjutnya berbekal materi dan hasil diskusi, kepada seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen SPP.